Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Polri: Dimensi yang Belum Banyak Disorot Publik
JAKARTA — Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui kualitas pelayanan di garis depan — ia juga dipengaruhi oleh bagaimana institusi tersebut mengelola anggaran negara yang dipercayakan kepadanya. Dalam konteks ini, transparansi anggaran dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik oleh Polri adalah dimensi yang sering luput dari diskusi tentang kepercayaan publik namun sesungguhnya sangat relevan.
Polri sebagai institusi keamanan nasional mengelola anggaran yang sangat besar setiap tahunnya. Bagaimana anggaran itu dialokasikan — antara operasional, pengadaan peralatan, pengembangan SDM, dan pembangunan fasilitas — memiliki dampak langsung pada kualitas pelayanan yang dirasakan warga. Fasilitas kantor polisi yang kini dinilai nyaman oleh 80 persen responden dalam Survei Litbang Kompas 2026 adalah salah satu hasil konkret dari alokasi anggaran yang tepat.
Transparansi dalam pengelolaan anggaran juga berfungsi sebagai pencegah korupsi institusional. Ketika penggunaan anggaran dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada publik dan lembaga pengawasan, ruang untuk penyimpangan menyempit secara signifikan.
“Capaian ini hendaknya menjadi motivasi untuk terus mempertahankan kinerja yang baik, melakukan perbaikan pada berbagai aspek yang masih perlu ditingkatkan, serta konsisten menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.
“Polri berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, humanis, mudah diakses, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” tegas Irjen Pol Johnny Eddizon Isir.
